MEDIABERITA, KLUNGKUNG, BALI – Laut menjadi ruang strategis bagi Kabupaten Klungkung, terutama kawasan Nusa Penida yang memiliki aktivitas pelayaran sekaligus kekayaan ekosistem bawah laut. Untuk memperkuat pengawasan dan keselamatan di wilayah perairan tersebut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menghadirkan teknologi Automatic Identification System ITS (AISITS) sebagai solusi pemantauan kapal berbasis teknologi.
Teknologi tersebut mulai diterapkan melalui kerja sama ITS dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung. ITS menghibahkan perangkat transmitter AISITS sebagai langkah awal menjadikan Klungkung sebagai daerah percontohan dalam pemanfaatan teknologi keselamatan pelayaran, Sabtu (19/9).
AISITS dikembangkan untuk membantu memantau pergerakan kapal secara lebih efektif. Tidak hanya berkaitan dengan aspek keselamatan, teknologi ini juga dapat mendukung pengawasan kawasan konservasi laut, termasuk perlindungan wilayah terumbu karang dari aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem.
Rektor ITS Prof Dr (HC) Ir Bambang Pramujati ST MscEng PhD menyampaikan, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah harus mampu menghasilkan penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, ITS tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membawa hasil riset dan inovasi agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin kerja sama ini menjadi pintu masuk untuk menghadirkan lebih banyak inovasi dari kepakaran ITS, sesuai kebutuhan daerah,” ujar Bambang yang juga Dosen Teknik Mesin ITS.
Bambang menambahkan, Klungkung memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan bersama. Karena itu, kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan pada penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, hingga pengembangan sistem yang mendukung kebutuhan daerah.
Bupati Klungkung I Made Satria SH menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai dukungan teknologi dari ITS membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem keselamatan pelayaran yang sebelumnya belum tersedia di wilayahnya.
Menurut Made Satria, penerapan AISITS akan dimulai pada dua kapal di kawasan Nusa Penida sebagai proyek percontohan. Ke depan, teknologi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Klungkung.
“Selama ini kapal-kapal di Klungkung belum memiliki teknologi pemantauan keselamatan seperti yang dikembangkan oleh ITS, dan dua kapal ini menjadi percontohan, yang ke depannya kami berharap teknologi ini dapat dimanfaatkan lebih luas oleh kapal-kapal di Nusa Penida,” ujarnya.
Selain aspek keselamatan, penerapan AISITS juga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Dengan kemampuan mendeteksi dan memantau aktivitas kapal, teknologi tersebut dapat mendukung upaya menjaga biota laut serta kawasan terumbu karang di perairan Klungkung.
“Klungkung memiliki banyak potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan bersama ITS, kami harapkan kerja sama ke depan berkembang ke berbagai sektor,” kata Made Satria.
Sementara itu, Dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS A.A.B. Dinariyana Dwi Putranta ST MES PhD menjelaskan bahwa kerja sama ITS dan Pemkab Klungkung membuka empat bidang kolaborasi.
Bidang tersebut meliputi Program Desa Binaan, pengembangan sistem informasi, jalur penerimaan mahasiswa melalui kemitraan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat.
Melalui keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga ahli, ITS mendorong agar inovasi yang lahir dari kampus dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan nyata di daerah.
Kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia serta menghadirkan solusi yang berkelanjutan.
Kolaborasi ITS dan Pemkab Klungkung turut mendukung sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs). Di antaranya pembangunan daerah berkelanjutan dan aman, keselamatan pelayaran sekaligus perlindungan biota laut dan terumbu karang, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan kemitraan pembangunan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
