MEDIABERITA, SURABAYA – Kasus perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tren peningkatan kekerasan terhadap anak sepanjang 2021 hingga 2025.
Pada awal 2025 saja, Kementerian PPPA mencatat sedikitnya 4.664 kasus kekerasan anak, dengan perundungan sebagai salah satu bentuk dominan.
Merespons situasi tersebut, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Surabaya bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menggelar workshop nasional bertajuk deteksi dini perundungan melalui analisis sosiometri.
Kegiatan yang berlangsung Senin pagi di Gedung Unusa Tower itu diikuti guru sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Surabaya.
Rektor Unusa, Tri Yogi Yuwono, menekankan pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang nir-kekerasan.
Menurut dia, sekolah harus dipahami sebagai ruang mikrososial tempat relasi antarsiswa membentuk dinamika kekuasaan, dominasi, dan keterasingan. Dalam konteks inilah analisis sosiometri menjadi instrumen penting.
Tri Yogi menilai penanganan perundungan selama ini masih bersifat reaktif. Kasus baru ditangani setelah muncul laporan, layaknya pemadam kebakaran.
“Di perguruan tinggi kita belajar bahwa data adalah kekuatan. Sosiometri memungkinkan kita beralih dari pendekatan reaktif ke prediktif,” ujar profesor ini.
Dengan memetakan hubungan sosial di dalam kelas, guru dapat mengenali siswa yang terisolasi sebelum menjadi korban, serta mendeteksi potensi pelaku sebelum perilaku dominatif berkembang menjadi kekerasan.
Ia menyebut sosiometri berfungsi sebagai radar psikososial. Siswa yang tidak dipilih oleh teman sebayanya atau terpinggirkan dalam relasi sosial merupakan sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
“Tugas pendidik bukan hanya mengajarkan matematika atau sejarah, tetapi memastikan tidak ada satu pun anak yang merasa sendirian di tengah keramaian,” kata Tri Yogi.
Menurut dia, analisis sosiometri memiliki tiga kekuatan utama dalam pencegahan perundungan, yakni mengidentifikasi risiko sejak dini, memahami struktur kekuasaan di lingkungan siswa, serta memungkinkan intervensi yang lebih cerdas dan terukur.
Perspektif keagamaan turut mengemuka dalam workshop tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Doktor Sruji Bahtiar, menilai perundungan berakar pada persoalan batin dan mentalitas.
