MEDIABERITA, SURABAYA – Wacana menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) kembali mengemuka pada akhir September lalu. Gagasan yang dikabarkan telah memasuki tahap pembahasan itu dinilai berpotensi memperluas akses pendidikan tinggi. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta mampu menghapus ketimpangan antarkelompok masyarakat.
Guru Besar Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Tuti Budirahayu, mengatakan, gagasan kuliah gratis perlu disikapi secara kritis sekaligus diapresiasi.
Menurut dia, nilai utama kebijakan tersebut bukan semata-mata pada pembebasan biaya kuliah, melainkan pada kemampuannya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Gagasan kuliah gratis dapat menjadi instrumen pemerataan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini paling tidak beruntung mengakses pendidikan tinggi. Seperti kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali mengalami kesulitan mengakses pendidikan tinggi,” ujarnya.
Meski demikian, Tuti mengingatkan bahwa pembebasan biaya kuliah belum tentu menjamin pemerataan kesempatan belajar.
Persoalan mendasarnya terletak pada apakah kebijakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan belajar dan mendukung pengembangan diri mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.
Menurut dia, mahasiswa dari keluarga dengan kemampuan finansial lebih kuat berpotensi memperoleh manfaat lebih besar. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah belum tentu mengalami perubahan berarti apabila kebijakan hanya berfokus pada pembebasan biaya kuliah.
“Bisa diprediksi, mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial lebih akan lebih diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas bawah, kondisinya mungkin akan sama saja. Artinya, pendidikan tinggi gratis tidak dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan pendidikan,” tegasnya.
Tuti juga menyoroti persoalan pembiayaan pendidikan. Berkaca pada kebijakan pendidikan gratis di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, ia menilai istilah gratis perlu dicermati karena penyelenggaraan pendidikan tetap membutuhkan biaya operasional.
“Jika biaya pendidikan tinggi digratiskan, pendidikan tinggi tidak benar-benar bisa membebaskan mahasiswa dari membayar UKT. Karena biaya operasional pendidikan di jenjang perguruan tinggi sangat bervariasi, tergantung dari berbagai faktor seperti jumlah mahasiswa dan biaya hidup,” tuturnya.
Sebagai alternatif, Tuti mengusulkan tiga langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah apabila program kuliah gratis benar-benar dijalankan.
Ketiganya meliputi pemerataan akses pendidikan dari jenjang dasar hingga menengah, perluasan skema beasiswa, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan.
Ia berpandangan, anggaran yang disiapkan untuk program kuliah gratis sebaiknya juga diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang.
Upaya tersebut dinilai lebih menyentuh persoalan mendasar pemerataan pendidikan, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga.
Selain itu, pemerintah perlu memperluas skema beasiswa dan subsidi atau public funding bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi maupun mereka yang berada dalam kondisi kurang beruntung.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan pendidikan dapat disalurkan secara lebih terarah agar mahasiswa yang membutuhkan memperoleh dukungan sesuai kondisinya.
Tuti menegaskan, kebijakan pendidikan tinggi gratis perlu disertai mekanisme yang menjamin kesetaraan hak sekaligus keadilan dalam pemberian dukungan.
Kesetaraan memberikan hak pendidikan yang sama kepada seluruh mahasiswa, sedangkan keadilan menuntut dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
“Kesetaraan memastikan hak pendidikan yang sama bagi semua mahasiswa, sedangkan keadilan memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar mahasiswa kurang beruntung dapat mencapai kualitas lulusan yang setara,” pungkasnya.
